Jelang Muktamar NU

Bb. Arip Dwiyantoro –
Rais Syuriyah PCI NU Taiwan:
KHITTAH NU PERLU ATURAN LEBIH DETAIL

sumber : Majalah Duta Masyarakat
Rumusan Khittah NU 1926 dinilai sebagai keputusan yang tepat bagi NU—yang salah satunya—agar tidak memasuki wilayah politik praktis dan berkonsentrasi pada bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Namun, di satu sisi, rumusan tersebut juga dinilai terlalu normatif sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kepentingan.

  • Bisa Anda paparkan refleksi 25 tahun Khittah NU?
    Khittah NU 1926 memang merupakan keputusan yang tepat bagi NU, dan sampai sekarang masih dijalankan sebagai pedoman warga NU.  Khususnya mengenai agar NU tidak memasuki wilayah politik praktis dan berkonsentrasi pada bidang kemasyarkatan dan keagamaan, dalam pelaksanaannya  memang masih dilematis. Ini disebabkan karena potensi warga NU yang besar dan banyaknya peraturan perundang-undangan baru dalam sistem demokrasi dan pemerintahan kita.
  • Menurut pengamatan Anda selama ini, bagaimana NU menjalankan rumusan Khittah tersebut? Apakah sudah sesuai dengan cita-cita pengagas-nya pada tahun 1984 atau sudah melenceng jauh?
    Menurut saya, selama ini NU telah menjalankan rumusan Khittah tersebut. Meskipun hasilnya belum maksimal, akan tetapi insya Alloh menuju cita-cita yang kita inginkan.
  • Kenapa setiap orang (NU) bisa bebas menerjemahkan Khittah bedasarkan kepentingan masing-masing?
    Saya kira tidak setiap orang NU menerjemahkan Khittah dengan bebas, hanya saja banyak orang NU yang tidak tahu atau paham mengenai Khittah itu, sehingga dalam membuat keputusan terkesan berdasarkan kepentingan masing-masing.
  • Apakah Khittah itu perlu diterjemahkan ke dalam rumusan atau aturan organisasi yang lebih rinci? Jika memang diperlukan, seperti apa rumusan aturan itu dibuat dengan tepat?
    Ibarat suatu negara, Khittah NU itukan sebagai undang-undang dasar yang masih bersifat umum. Artinya ada beberapa hal yang memang diperlukan penjelasan atau aturan lebih detail lagi dibawahnya, misalnya dirumuskan dalam AD/ART.
  • Bagaimana Anda melihat hubungan NU dengan partai politik (parpol), terutama parpol yang didirikan NU atau berbasis massa pendukung warga NU, seperti PKB, PKNU dan PPP?
    Hubungannya masih normatif saja, NU masih kurang berperan dalam menyelesaikan konflik-konflik internal dalam partai yang didirikannya.
  • Urusan politik kekuasaan, sebaiknya diserahkan pada partai politik semacam PKB, PKNU atau PPP. Bagaimana pendapat Anda?
    Setuju saja, dengan catatan bila partai politik tersebut telah mendapatkan kekuasaan maka akan masih ingat pada NU dan
    bersedia memperjuangkan dan membela kepentingan warga NU. Bila tidak, lebih baik kita memakai jalur independen saja untuk urusan politik kekuasaan.
  • Bagaimana peran parpol—yang didirikan NU atau berbasis warga NU—selama ini? Apakah sudah cukup mengakomodasi kepentingan atau aspirasi/kepentingan NU?
    Peran parpol tersebut selama ini belum maksimal khususnya bagai warga NU, mereka masih lebih banyak mengurusi masalah-masalah internal partainya, sehingga kepentingan atau aspirasi dari warga NU belum banyak yang diakomodasi.
  • Bagaimana Anda mengamati peran atau keterlibatan NU—secara perorangan pengurus atau organisasi—dalam momentum politik semacam pemilu legislatif, pemilu presiden, atau pemilihan kepala daerah?
    Dengan sistem demokrasi yang langsung dipilih oleh rakyat, memang sulit bagi pengurus atau organisasi NU untuk tidak terlibat, apalagi potensi dari warga NU sangat besar. Meskipun hanya “mengantarkan” anak NU, akan tetapi masyarakat belum banyak yang bisa memahaminya.
  • Apakah peran atau keterlibatan itu sudah sejalan dengan Khittah? Jika tidak, bagaimana seharusnya? Jika sudah sejalan, adakah yang perlu diperbaiki?
    Saya tidak mau menyatakan sejalan atau tidak dengan Khittah. Kalau yang kita dukung menang, biasanya tidak ada yang mempermasalahkan, akan tetapi kalau yang didukung kalah, biasanya baru banyak yang menyatakan hal itu melanggar Khittah. Untuk itu saya berharap, khususnya masalah politik praktis ini harus dibuat rumusan baru yang tetap sejalan dengan Khittah dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini.
  • Terkait sikap politik sejumlah petinggi, perorangan pengurus, ulama atau kiai NU yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden 2009, bagaimana pendapat Anda?
    Selama tidak menggunakan nama organisasi NU, maka sikap politik yang disampaikan sah-sah saja, sebab mereka juga sebagai warga negara Indonesia yang punya hak politik dan hak untuk menyampaikan aspirasi.
  • Apa pendapat Anda tentang penilaian sebagian kalangan yang mengatakan bahwa kharisma ulama atau kiai NU mulai menurun—merujuk pada kekalahan pasangan Capres-Cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto pada Pemilu Presiden 2009?
    Saya kurang sependapat dengan hal itu, sebab dalam proses pemilihan presiden secara langsung, figur dari calon presiden itu sendiri yang menentukan. Akan tetapi hal ini memang baik untuk introspeksi diri bagi ulama dan kiai NU untuk lebih aktif berperan lagi dalam masyarakat sekitar.
  • Bagaimana Anda mengamati hubungan NU dengan kekuasaan (pemerintah)? Adakah kritik atau masukan tentang hubungan itu?
    Pemerintah sekarang ini kelihatannya tidak banyak melibatkan NU, untuk itu apa yang dilakukan dan disampaikan Bapak Ketua Umum PBNU selama ini sudah tepat.
  • Rumusan Khittah NU 1926 tidak saja mengatur hubungan NU dengan politik praktis, melainkan mencakup karakter dasar: tawassuth, i’tidal, tawazun, amar makruf nahi munkar, dasar-dasar memahami al-Quran dan al-Hadits dengan pendekatan bermadzhab, dasar-dasar akhlak khas NU, dan lain-lain. Bagaimana Anda menilai munculnya kelompok “liberal” di lingkungan NU, yang terutama muncul dari kalangan mudanya? Bagaimana NU seharusnya menyikapinya?
    Terus terang sangat disayangkan sekali bila kelompok liberal ini muncul dari lingkungan NU, padahal NU masih berpegang pada Khittah NU 1926. NU harus bersikap tegas dalam hal ini, selain itu NU juga harus memberi perhatian yang khusus pada kalangan muda NU khususnya masalah pemahamannya terkait Khittah NU.
  • Adakah dampak positif maupun negatif bagi NU atas kemunculan kelompok “liberal” itu? Apa alasannya?
    Pasti ada dampaknya atas kemunculan kelompok liberal ini, sebab hal ini akan mempengaruhi dasar-dasar memahami Al Quran dan Al Hadits serta akhlak khas NU.
  • Adakah harapan khusus—sebagai pengurus NU di luar negeri—pada Muktamar nanti?
    Sebagai pengurus NU di luar negeri saya berharap dalam Muktamar nanti aspirasi dari kami diperhatikan, khususnya masalah memberi advokasi bantuan hukum dan memberi pelatihan ketrampilan untuk tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Bagaimanapun juga meskipun mereka tinggal dan bekerja di luar negeri, mereka tetap warga NU yang harus dilindungi dan diberi pendidikan/ketrampilan yang lebih baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s