Peran Lembaga Pemerintah Terhadap TKI di Taiwan

Sebagai bentuk kepedulian masyarakat atau pemerintah Taiwan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diatas, upaya-upaya memberikan kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hak dan berusaha (peluang) telah dibuat seperti: majikan memberikan gaji sesuai dengan kontrak kerja, terbentuknya pusat pelayanan dan pengaduan, penertiban dan penurunan biaya agency.

Di lain pihak, berbagai upaya penertiban dan pelayanan telah dilakukan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), diantaranya adalah pengadaan saluran (hotline) pengaduan. Setiap hari, KDEI menerima 700 pengaduan dari TKI yang stress. Sekitar 10%-nya adalah terlibat dalam masalah yang serius, seperti: pelecehan seksual, perlakuan kasar secara fisik, pemotongan gaji dan lemburan, kondisi pemondokan yang jelek dan pembatalan kontrak kerja.

Para TKI yang sedang bermasalah tersebut, menurut Ade Gagah Azis, sebagian besar ditampung di dua penampungan sementara (shelter) KDEI, yang berada di kota Toyuan dan kota Taichung, yang masing-masing berkapasitas 30 orang. Selama di shelter, petugas KDEI membantu para TKI menyelesaikan hak dan perlindungan, khususnya yang menyangkut sengketa dengan majikan atau agency mereka di Taiwan.

Berdasarkan data KDEI, jumlah TKI yang memanfaatkan shelter sebagai tempat persinggahan sementara dalam menyelesaikan masalahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2006, penghuni shlter hanya berjumlah 13 orang, tahun 2007 melonjak menjadi 189 orang, dan tahun 2008 mencapai 330 orang. Untuk tahun 2009 ini sudah tercatat 55 orang TKI. Biaya operasional masing-masing shelter selama ini menjadi beban DIPA Sekretariat Utama BNP2TKI.

Menyangkut biaya pemulangan TKI-TKI bermasalah, KDEI dan Taipei Economic and Trade Office (TETO) telah sepakat bahwa biaya pemulangan TKI legal ditanggung oleh majikannya. Namun, terhadap TKI illegal, pada tahap awal biaya pemulangan akan diambil dari “subsidi ketenagakerjaan” Taiwan, dan harus dikembalikan oleh pemerintah Indonesia pada saatnya. Terhitung 31 Mei 2008, jumlah TKI illegal di Taiwan mencapai 1.179 orang, sehingga dibutuhkan biaya pemulangan sebesar NT$ 4.517.573 (sekitar Rp 13,5 milyar).

Ditulis oleh Setiyo Gunawan.

Penulis adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di sektor formal (Post Doctoral Fellowship, Taiwan Tech, Taipei, Taiwan).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s